Muara Badak: Sejarah yang Terlupakan dari Jejak Diaspora Bugis di Tanah Kutai

KUTAI KARTANEGARA – JEJAKKALTIM.COM-Muara Badak, sebuah kecamatan yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menyimpan sejarah panjang yang menarik dan kurang dikenal publik. Kisahnya tidak hanya tentang geografi dan perkembangan ekonomi, tetapi juga tentang migrasi, konflik politik, dan diplomasi kerajaan di masa lalu.

Catatan berbahasa Bugis berjudul Assalena Muara Badak milik Kepala Desa Muara Badak Ulu menjadi salah satu sumber penting dalam menelusuri jejak awal terbentuknya komunitas Bugis di wilayah ini. Dalam naskah tersebut, disebutkan bahwa pada tahun 1806, seorang tokoh Bugis bernama Dato Ismail datang ke Muara Badak atas perintah ayahnya, Sultan Ahmad Saleh (La Tenritappu), Raja Bone yang memerintah pada tahun 1775–1812.

Kedatangan Dato Ismail ke wilayah Kesultanan Kutai bukanlah sekadar ekspedisi biasa. Ia membawa misi dakwah sekaligus menawarkan kerja sama pertahanan kepada Sultan Kutai, Aji Muhammad Muslihuddin (1780–1816). Dalam suasana regional yang bergolak akibat melemahnya kekuasaan VOC dan meningkatnya aktivitas bajak laut Illanun di Selat Makassar, aliansi ini menjadi strategis.

Rombongan Dato Ismail diterima hangat oleh Sultan Kutai. Mereka melakukan perjalanan selama 15 hari menyusuri anak Sungai Mahakam hingga ke kawasan Semberah. Atas saran Dato Ismail, beberapa wilayah kemudian diberi nama, termasuk Muara Badak, Saliki, Tanjung Limau, dan Nilam. Ia juga diperkenankan menetap dan menanam 2.000 pohon kelapa, sebagai simbol komitmen untuk membangun kawasan baru ini.

Di Muara Badak, Dato Ismail menempatkan Haji Ahmad, seorang bangsawan Bone, untuk membina komunitas. Sejak saat itu, bermunculan komunitas Bugis Bone yang aktif dalam bidang pertanian, perikanan, perdagangan, dan kerajinan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab menjaga keamanan wilayah dari serangan bajak laut Illanun yang bermarkas di Kepulauan Sulu.

Namun masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Hindia Timur, politik kolonial mulai menggeser peran kerajaan lokal. Pada tahun 1812, Dato Ismail diangkat menjadi Raja Bone ke-24, namun tak pernah dilantik oleh Belanda. Sebaliknya, pelantikannya dilakukan oleh pihak Inggris di Makassar pada 1814. Konflik dengan Residen Philip dari Inggris membuat Bone kehilangan posisinya di wilayah strategis seperti Muara Badak.

Secara resmi, kekuasaan Bugis atas Muara Badak berakhir pada pertengahan abad ke-19. Traktat London tahun 1824 menegaskan bahwa Kalimantan Timur menjadi milik Hindia Belanda. Sultan Banjar, sebagai atasan feodal Kesultanan Kutai, menyerahkan wilayah ini secara de jure pada 1817 dan ditegaskan kembali pada 1826.

Perlawanan terhadap intervensi Belanda pun meletus. Pada 1844, karena menolak tunduk pada kekuasaan kolonial, Sultan Kutai Muhammad Salehuddin harus menghadapi serangan militer. Kota Tenggarong dibakar habis dan Panglima Awang Long gugur. Sejak saat itu, Belanda menempatkan Asisten Residen di Samarinda dan menancapkan kekuasaan administratif di Kalimantan Timur.

Kisah Muara Badak adalah bukti nyata dari dinamika kekuasaan, diplomasi antar-kerajaan, serta jejak diaspora Bugis yang menjadi bagian integral dari sejarah Kutai. Hingga kini, komunitas Bugis di Muara Badak tetap menjaga warisan budaya dan nilai-nilai leluhurnya sebagai bagian dari identitas lokal yang kaya. (*)

Sumber:

Poelinggomang, Edward L. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Badan Penerbit dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2004.
Sulistyo, Bambang. Masyarakat Muara Badak: Dari Komunity ke Society (1806–2000). Diskusi Daring, 8 Juli 2020.
Lontara Bugis “Assalena Muara Badak” – Catatan milik Kepala Desa Muara Badak Ulu.