Tanggapi Kasus Doxxing Jurnalis dan Influencer, Wali Kota Samarinda: Kritik Harus Berdasarkan Argumentasi Jelas
SAMARINDA –JEJAKKALTIM.COM- Wali Kota Samarinda, Andi Harun, angkat bicara terkait maraknya praktik doxxing yang menimpa sejumlah pekerja media dan influencer lokal yang dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah kota. Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden penyebaran identitas pribadi terhadap seorang pemimpin media lokal beserta keluarganya oleh akun anonim di media sosial pada Minggu (11/5/2025).
Tidak hanya jurnalis, sejumlah influencer yang aktif menyuarakan kritik terhadap pembangunan di Samarinda juga dikabarkan mengalami hal serupa. Menyikapi hal ini, Wali Kota Andi Harun menegaskan komitmennya terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara argumentatif dan bertanggung jawab.
“Kami terbuka terhadap kritik. Hanya saja, kritik itu harus punya basis argumentasi yang jelas. Yang dikritik adalah gagasannya, bukan menyerang pribadi orangnya,” ujar Andi Harun dalam keterangannya kepada media.
Ia menambahkan bahwa budaya kritik yang sehat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi ujaran kebencian yang justru merusak tatanan sosial.
“Saya berharap demokrasi dipelihara dan terus dirawat. Semua pihak bisa saling memberi masukan, baik dari masyarakat kepada media, maupun media kepada penyelenggara negara,” lanjutnya.
Respons terhadap Video Viral di Citra Niaga
Di kesempatan yang sama, Wali Kota juga menanggapi video viral yang merekam dirinya saat menegur seorang pedagang asal Balikpapan dalam kegiatan gotong-royong di kawasan Citra Niaga, Minggu (11/5/2025). Video tersebut menuai kontroversi karena dianggap memperlihatkan tindakan yang tidak simpatik dari kepala daerah.
Menanggapi hal itu, Andi Harun menyesalkan potongan video yang menurutnya diambil tanpa konteks utuh. Ia menyebut bahwa teguran tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kebersihan kota.
“Kalau media atau pegiat media sosial sengaja memelintir informasi, maka itu menandakan bahwa pikirannya dipenuhi kebencian,” tegasnya.
Menurut Andi, menjaga kebersihan dan ketertiban kota tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan komitmen kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha dari luar daerah yang menjalankan aktivitas di Samarinda.
“Maksud kita memberikan teguran itu agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Menjaga kota dari sampah dan mewujudkan Samarinda yang bersih itu tidak mudah. Kita butuh komitmen bersama,” pungkasnya.
